Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap praktik pemberian bonus kepada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang kinerjanya justru mencatat kerugian. Menurutnya, kondisi tersebut tidak masuk akal dan berpotensi membebani keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai upaya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Ia menilai masih terdapat perusahaan negara yang tidak memberikan keuntungan, namun tetap mengeluarkan biaya besar untuk remunerasi para pejabat perusahaan.
Menurut Prabowo, praktik tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap keberadaan perusahaan pelat merah. Ia mengungkapkan bahwa setelah menjabat sebagai presiden, dirinya mendapati jumlah BUMN dan anak usahanya jauh lebih banyak dari yang dibayangkan sebelumnya.
Dalam evaluasi yang berjalan, pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara yang dinilai terus mengalami kerugian dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Langkah itu disebut sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk mengurangi pemborosan anggaran negara.
Prabowo menyoroti bahwa satu perusahaan negara dapat memiliki beberapa direksi dan komisaris dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan. Ketika perusahaan tersebut merugi namun para petingginya masih mengajukan bonus tambahan, hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola yang sehat.
Menurutnya, dana yang selama ini digunakan untuk menopang perusahaan tidak produktif dapat dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen melanjutkan langkah restrukturisasi terhadap BUMN yang dianggap tidak efisien.
Prabowo juga mengisyaratkan jumlah perusahaan yang akan ditutup kemungkinan masih bertambah dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur BUMN agar perusahaan negara lebih fokus, sehat secara keuangan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan tersebut menunjukkan keinginan pemerintah memperkuat akuntabilitas di lingkungan BUMN. Evaluasi terhadap kinerja direksi, komisaris, dan efektivitas perusahaan negara diperkirakan akan menjadi agenda penting dalam reformasi sektor korporasi milik pemerintah.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap BUMN dapat beroperasi lebih profesional dan tidak lagi menjadi beban fiskal. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan penciptaan nilai tambah bagi negara serta masyarakat luas.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis dan kontributor di Bengkulu Terkini yang berfokus menyajikan konten berita yang informatif, menarik, dan terpercaya bagi pembaca digital di seluruh Indonesia.
