Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung perluasan program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan. Program tersebut diperluas ke 43 kabupaten dan kota setelah uji coba sebelumnya dinilai berhasil meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Tito mengatakan digitalisasi bansos menjadi salah satu fondasi menuju penerapan government technology (GovTech) di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan membuat tata kelola pemerintahan semakin modern, transparan, serta mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
Program ini sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan dinilai memberikan hasil positif. Berdasarkan evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan memperluas implementasi ke puluhan daerah lain sebagai langkah menuju penerapan secara nasional. Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Tito menegaskan transformasi digital tidak hanya bertujuan mempercepat layanan publik, tetapi juga memperbaiki kualitas data penerima bantuan. Sistem baru memungkinkan pertukaran data lintas kementerian dan lembaga sehingga proses verifikasi penerima bansos menjadi lebih akurat, transparan, dan meminimalkan potensi penerima yang tidak memenuhi syarat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut digitalisasi bansos akan memperkuat efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi data antarlembaga. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pendaftaran, verifikasi, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan perluasan digitalisasi bansos menjadi bagian dari reformasi layanan publik nasional. Setelah tahap percontohan selesai dievaluasi, sistem tersebut direncanakan diterapkan secara bertahap di berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis dan kontributor di Bengkulu Terkini yang berfokus menyajikan konten berita yang informatif, menarik, dan terpercaya bagi pembaca digital di seluruh Indonesia.
