Pernyataan Ketua Indonesia National Media Forum (INMF) M Qodari mengenai keterlibatan 40 media sebagai mitra baru pemerintah memicu polemik setelah sejumlah perusahaan media membantah memiliki hubungan dengan organisasi tersebut.
Pernyataan itu sebelumnya disampaikan dalam sebuah forum pada awal Mei 2026 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Qodari menyebut puluhan media telah bergabung atau menjadi bagian dari kerja sama yang berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah.
Namun, tak lama setelah pernyataan itu beredar, sejumlah media yang namanya disebut ramai-ramai memberikan klarifikasi. Beberapa di antaranya menyatakan tidak mengetahui keberadaan INMF maupun tidak pernah menjalin kerja sama formal dengan organisasi tersebut.
Respons tersebut memunculkan perdebatan di kalangan pelaku industri media dan publik, terutama terkait transparansi dalam hubungan antara media dan pemerintah. Sejumlah pihak menilai klarifikasi diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai independensi media.
Pengamat komunikasi menilai polemik ini menunjukkan sensitivitas isu relasi antara media dan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, media dipandang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah sehingga independensi menjadi aspek penting yang harus dijaga.
Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah dan media dalam penyebaran informasi publik dinilai sebagai hal yang wajar selama dilakukan secara terbuka dan profesional. Namun, bentuk kerja sama tersebut perlu dijelaskan secara jelas agar tidak memicu konflik kepentingan.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut mengenai daftar media yang dimaksud maupun bentuk kemitraan yang disebutkan. INMF juga belum memberikan rincian terkait mekanisme kerja sama tersebut.
Ke depan, polemik ini diperkirakan akan mendorong tuntutan transparansi yang lebih besar dalam hubungan antara pemerintah, organisasi komunikasi, dan perusahaan media. Kejelasan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri pers nasional.
