Perbaikan Tata Kelola MBG yang Dilakukan Sudaryono

Serangkaian pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah ini telah dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sejak menjabat. Sudaryono tegaskan bahwa perbaikan tata kelola MBG tidak lagi berbasis individu tetapi mengacu pada aturan dan mekanisme atau prosedur yang terstruktur dan transparan.

Beberapa pembenahan telah dilakukan Sudaryono tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih baik tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. 

Sudaryono Prioritaskan Pembenahan Tata Kelola

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjadikan pembenahan tata kelola sebagai prioritas utama sejak memimpin lembaga tersebut. Menurutnya, penguatan sistem diperlukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Sudaryono menyatakan seluruh proses pelaksanaan MBG ke depan harus mengacu pada petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan sistem kelembagaan yang baku, bukan bergantung pada arahan individu. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan standar layanan yang seragam di seluruh Indonesia.

Digitalisasi Jadi Fokus Pengawasan

Salah satu langkah utama yang disiapkan BGN ialah memperkuat pengawasan berbasis digital. Sistem ini memungkinkan proses distribusi, pelaporan, hingga pemantauan pelaksanaan MBG dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini.

Selain digitalisasi, BGN juga memperketat evaluasi terhadap mitra penyedia makanan atau dapur MBG. Mitra yang tidak memenuhi standar kualitas maupun keamanan pangan akan dievaluasi, bahkan dapat dihentikan kerja samanya apabila terbukti melanggar ketentuan.

Perkuat Keamanan Pangan dan Respons Cepat

Pembenahan juga diarahkan pada peningkatan standar keamanan pangan, terutama setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono menyatakan setiap laporan akan segera ditindaklanjuti melalui investigasi untuk mengetahui penyebabnya dan mencegah kejadian serupa terulang.

Dalam proses tersebut, BGN turut menggandeng Kementerian Kesehatan dan para ahli gizi guna memperkuat standar mutu makanan serta mekanisme pengawasan di lapangan. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola program.

Transparansi dan Akuntabilitas Diperkuat

Sudaryono juga membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan BGN menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Menurutnya, perbaikan tata kelola merupakan proses jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan penguatan sistem, digitalisasi pengawasan, serta peningkatan transparansi, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.