Pemerintah memastikan kesiapan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (PNS), anggota TNI, Polri, serta pensiunan pada 2026 untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tengah tahun anggaran berjalan.
Ketua Dewan Komisioner Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi fiskal dan stabilitas sektor keuangan dinilai cukup mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Pencairan gaji ke-13 disebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung konsumsi domestik.
Gaji ke-13 selama ini diberikan pemerintah sebagai tambahan penghasilan tahunan bagi aparatur negara dan pensiunan. Kebijakan tersebut umumnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan pendidikan serta pengeluaran rumah tangga.
Pemerintah menilai pencairan gaji tambahan memiliki dampak positif terhadap aktivitas ekonomi, terutama di sektor konsumsi. Perputaran uang di masyarakat diperkirakan meningkat seiring pembayaran kepada jutaan penerima di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan tetap memperhatikan kondisi anggaran negara dan stabilitas fiskal. Pemerintah memastikan proses penyaluran dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Pengamat ekonomi menilai gaji ke-13 dapat membantu menopang konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, efektivitas dampaknya tetap bergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Selain ASN aktif, para pensiunan juga menjadi kelompok yang menantikan pencairan tersebut karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah tekanan biaya hidup.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas ekonomi makro dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan bagi aparatur negara dan masyarakat luas.
