
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah mempercepat pemutakhiran data sosial sebagai langkah penting menyukseskan Program Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program pendidikan tersebut sangat bergantung pada keakuratan data anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Pesan itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Papua, Bupati Solok Selatan, Bupati Bantul, dan Wakil Bupati Puncak di Kantor Kementerian Sosial. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa masih terdapat lebih dari empat juta Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Gus Ipul, banyak anak yang sebenarnya berada di sekitar masyarakat tetapi belum terjangkau sistem pendidikan maupun program bantuan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, menyebut kelompok tersebut sebagai the invisible people, yakni masyarakat yang menghadapi kesulitan namun belum sepenuhnya teridentifikasi dalam proses pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mencari, memverifikasi, dan melaporkan data agar anak-anak tersebut dapat memperoleh akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Selain mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, pemerintah daerah juga diminta memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Gus Ipul menjelaskan data tersebut dikelola Badan Pusat Statistik, sedangkan proses pemutakhiran dilakukan bersama pemerintah daerah melalui aplikasi SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, pendamping lapangan, pusat layanan pengaduan, serta kanal WhatsApp. Ia menilai kualitas kebijakan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang dikirim dari daerah.
Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat terus diperluas sesuai arahan Presiden, yakni minimal satu sekolah di setiap kabupaten dan kota. Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan memastikan pemerintah provinsi akan mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah Papua. Saat ini pembangunan sekolah permanen telah berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi sebagai bagian dari perluasan layanan pendidikan.
Gus Ipul berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak yang paling membutuhkan benar-benar memperoleh kesempatan kembali bersekolah. Ia menegaskan bahwa pembaruan data sosial harus menjadi prioritas karena menjadi dasar seluruh kebijakan bantuan pendidikan, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis dan kontributor di Bengkulu Terkini yang berfokus menyajikan konten berita yang informatif, menarik, dan terpercaya bagi pembaca digital di seluruh Indonesia.




